Selasa, 06 November 2007

Sutiyoso Klaim Didukung 14 Partai Baru

[Kompas Cyber] - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengklaim dirinya mendapat dukungan dari 14 partai baru dan belasan partai kecil yang sudah eksis untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2009. Bahkan, dirinya terus melakukan komunikasi dengan semua partai untuk memperluas dukungan.

Hal itu dikemukakan Sutiyoso seusai menghadiri acara pelantikan pengurus DPD Partai Kedaulatan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (5/11) di Palembang. Pelantikan pengurus dihadiri massa simpatisan Partai Kedaulatan.

Namun, Sutiyoso menyadari, ke-14 partai yang mendukung dirinya belum menjalani verifikasi karena baru saja muncul. Sementara itu, dukungan dari partai kecil yang sudah eksis mencapai belasan, di antaranya dari partai yang dipimpin Ryaas Rasyid (Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan), Syahrir (Partai Perhimpunan Indonesia Baru), dan Eros Djarot (Partai Nasionalis Bung Karno).

"Saya tetap berinteraksi dengan semua parpol, semakin banyak semakin baik. Partai yang sudah menyatakan dukungan secara terbuka adalah Partai Amanat Nasional, tapi dukungan itu masih informal. Dukungan yang pasti harus melalui mekanisme partai dan itu baru terjadi akhir tahun 2008," katanya.

Pemain pemula. Sutiyoso mengungkapkan, dia melakukan deklarasi lebih awal karena merasa dirinya sebagai pemain pemula, sedangkan kompetitor lainnya adalah pemain-pemain lama, bahkan incumbent yang pernah berkompetisi dalam Pilpres 2004 sehingga mereka dikenal masyarakat luas.

Mengenai kelebihan yang dimilikinya dibandingkan capres yang lain, Sutiyoso mengatakan dia punya semangat pengabdian. Selama 29 tahun dia menjadi anggota TNI, 10 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, serta mantan Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia.

Mengenai visi dan misi Sutiyoso yang disebut mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, menurut dia, yang terpenting adalah melaksanakan otonomi daerah secara konsekuen. Menurut Sutiyoso, saat ini terjadi resentralisasi, yaitu kewenangan daerah kembali ditarik ke pemerintah pusat. [Selasa, 6 November 2007]

Tidak ada komentar: